Sejarah

Lembaga ini sudah mengalami beberapa kali reorganisasi dan perubahan nama hingga yang terakhir sebagai BP PAUD dan DIKMAS Jawa Timur (Jatim). Reorganisasi terakhir berlangsung seiring terbitnya peraturan Mendikbud (Permendikbud) No. 69 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi BP PAUD dan DIKMAS.

Lazimnya kehidupan yang senantiasa berubah, begitu pula dengan organisasi ini. Perubahan selalu mewarnai tumbuh kembang lembaga sejak masih bernama Balai Pendidikan Masyarakat (BPM) pada tahun 1987. BPM sendiri merupakan organ struktural Bidang Dikmas Kantor Wilayah (Kanwil) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim.

Berselang empat tahun, BPM beralih nama menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Jawa Timur seiring terbitnya Keputusan Mendikbud No. 0136/O/1991. BPKB merupakan lembaga fungsional dengan pamong belajar (PB) sebagai tenaga fungsional. BPKB juga merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Diklusepora). Tugas utamanya melaksanakan pengembangan, pembimbingan, dan ujicoba program diklusepora sesuai kebijakan Ditjen Diklusepora. Wilayah kerja BPKB Jatim meliputi tiga provinsi yakni Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Seiring berjalannya waktu, terbit Keputusan Mendikbud No. 022/O/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKB yang mengubah area wilayah kerja BPKB Surabaya menjadi wilayah Jatim saja.

Gelombang otonomi daerah di penghujung tahun 2000 juga turut membawa perubahan pada tubuh lembaga. Berlakunya Udang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuat status lembaga berada di persimpangan jalan, tetap menjadi milik pusat atau beralih ke daerah. Terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 115/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) menjadi jawabannya. Balai tetap menjadi UPT pusat dan tidak dialihkan menjadi perangkat daerah. Tak hanya itu, BPKB Jatim pun naik kelas dengan beralih menjadi BPPLSP Regional IV Surabaya. Wilayah kerjanya juga ikut berkembang menjadi lima provinsi yaitu Jatim, Bali, NTB, NTT, dan Kaltim.

Hanya empat tahun sesudah naik status, perubahan kembali mewarnai perjalanan lembaga. Akhirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdampak pada perubahan nama pendidikan luar sekolah menjadi pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Konsekuensinya, perubahan kelembagaan kembali terjadi pada 25 Juli 2007. Khususnya setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPNFI. Nama BPPLSP Regional IV Surabaya berganti menjadi BPPNFI Regional IV Surabaya. Perubahan juga meliputi jumlah wilayah kerja yang sebelumnya lima provinsi menjadi hanya dua provinsi yakni Jatim dan NTT.

Di Tahun 2012, untuk kelima kalinya, nama lembaga kembali berubah. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kembudayaan No. 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI), BP PNFI Regional IV berganti nama menjadi BP-PAUDNI Regional II Surabaya. Hanya area wilayah kerja yang tak berubah. Setelah berkiprah tiga tahun dengan nama BP-PAUDNI, perubahan nama lembaga untuk keenam kalinya kembali terjadi. Bersamaan dengan terbitnya Peraturan Mendikbud No. 69 Tahun 2015 tentang BP-PAUD dan DIKMAS, maka BPPAUDNI Regional II Surabaya beralih nama menjadi BP PAUD dan DIKMAS Jawa Timur hingga saat ini.